Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.Moreover, I

Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.The go was taken following the issuance of the regulation in lieu with the Legislation (Perppu) on Mass Corporat

Soon after declaring independence in 1945, the Government of Indonesia founded its 1st intelligence agency, termed Badan Istimewa. Colonel Lubis returned to guide the company, as did about 40 previous special armed forces investigators.Indonesian police have named a human legal rights attorney and activist a suspect for alleged incitement and sprea

Kedua, reformasi intelijen juga harus sejalan dengan reformasi politik yang terjadi. Konsekuensinya, reformasi bidang intelijen ini juga harus dibarengi dengan tata ulang demokrasi yang transparan dengan menjunjung hak asasi manusia.6 on Human Rights Defenders in 2021. It has a wise description and implementation of varied human legal rights devic

The new regulation also results in legal penalties for customers of CSOs. Such as, Article 82A states that customers who violate prohibitions directed at CSOs will also be convicted. Less than this informative article, customers or directors of CSOs who commit “functions of hostility” or blasphemy can deal with lengthy jail sentences.. What ou